Addurl.nu Kompi News: TNI
Showing posts with label TNI. Show all posts
Showing posts with label TNI. Show all posts

Sunday, May 3, 2020

Berikut 13 Kriteria yang akan Menerima THR - Sri Mulyani


KompiNews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai negeri sipil (PNS) dengan sejumlah ketentuan tertentu. Hal ini tercantum dalam Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) pada 30 April 2020. Sri Mulyani mengatakan, kebijakan THR seperti yang diatur dalam PP No.36 Tahun 2019 tentang pemberian THR kepada PNS, TNI, Anggota Kepolisian, pejabat negara dan penerima pensiun atau tunjangan dan pimpinan atau pegawai non-PNS di Lembaga Nonstruktural (LNS) mulai 2019 bersifat jangka panjang.

Saturday, May 2, 2020

Jelang Pensiunnya KSAL dan KSAU, SETARA Institute Belum Dengar Nama Pengganti yang Mencuat

Jelang Pensiunnya KSAL dan KSAU, SETARA Institute Belum Dengar Nama Pengganti yang Mencuat


JAKARTA - Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Ikhsan Yosarie mengaku belum mendengar nama-nama yang akan berpotensi menggantikan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Diketahui, KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji akan memasuki masa pensiun di bulan Mei 2020. Disusul dengan KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna yang memasuki masa pensiun di bulan Juni 2020.

"Untuk nama pengganti, saya memang belum mendengar nama yang mencuat. Entah ini karena semua fokus sedang mengarah kepada penanganan Covid-19 atau memang belum disebutkan ke publik," ujar Ikhsan, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (2/5/2020).

Namun untuk urusan internal seperti ini, Ikhsan menilai TNI harus tetap sigap dalam menyiapkan penggantinya karena berkaitan dengan pucuk pimpinan di tiap matra.

Ikhsan menegaskan bagi siapapun yang nanti dipilih sebagai pengganti Siwi dan Yuyu, yang bersangkutan haruslah tentara yang berpegang kepada definisi tentara profesional dalam UU TNI.

"Baik tidak punya catatan pelanggaran HAM, tidak berpolitik, dan paham bagaimana posisi TNI dalam sistem demokrasi. Kemudian juga harus memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier, sesuai pasal 14 (3) UU TNI. Artinya, pengangkatan ini bebas dari orientasi politik," jelasnya.

Sumber :Tribunnews

Bisnis

Sains

Teknologi